Prabowo Terbuka Bakal Kurangi Jumlah BUMN dari 1.000 menjadi 200

Presiden Prabowo Subianto baru-baru ini menggelar dialog bersama CEO Forbes, Steve Forbes, dalam acara Forbes Global CEO Conference 2025 yang berlangsung di The St. Regis, Jakarta. Dalam dialog tersebut, Prabowo menyampaikan rencana untuk merasionalisasi jumlah perusahaan BUMN yang ada di Indonesia, memastikan pengelolaan yang lebih efisien dan efektif.

“Saya telah memberikan arahan kepada CEO Danantara untuk mengurangi jumlah BUMN dari sekitar 1.000 menjadi angka yang lebih rasional, mungkin sekitar 200, 230, atau 240,” ungkap Prabowo dengan tegas. Ia menekankan pentingnya pengelolaan BUMN yang setara dengan standar internasional dan berupaya membangun tim yang berkualitas untuk menjalankannya.

Dalam percakapan tersebut, Prabowo menyatakan keyakinannya bahwa pengembalian investasi yang rendah, seperti 1% atau 2%, dapat ditingkatkan dengan pengelolaan yang lebih baik. Ia juga menyoroti keterbukaan terhadap kehadiran ekspatriat yang diizinkan untuk memimpin BUMN, menciptakan harapan baru bagi manajemen perusahaan-perusahaan pelat merah di Indonesia.

Prabowo mengakui adanya tantangan dalam hubungan antara pelaku ekonomi dan politik, yang sering kali terputus. Langkah reformasi ini, diharapkan dapat membawa perubahan positif bagi sektor BUMN, memberikan dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Pemerintah sebelumnya telah mengambil langkah untuk mengurangi tantiem bagi pejabat dan memotong jumlah komisaris di tubuh BUMN. CEO Danantara Indonesia, Rosan Roeslani, menyatakan bahwa langkah efisiensi ini dapat menghemat hingga US$ 500 juta setiap tahunnya, setara dengan Rp 8,28 triliun. Pengurangan jumlah komisaris yang signifikan terbukti dapat berkontribusi besar bagi keuangan perusahaan-perusahaan tersebut.

Rosan juga menjelaskan bahwa setiap pengurangan komisaris, yang awalnya bisa mencapai belasan orang, berdampak langsung pada pengelolaan BUMN yang lebih terarah. “Kami ingin memastikan bahwa setiap BUMN dijalankan dengan tata kelola yang baik, transparan, dan bertanggung jawab,” tegasnya.

Dengan adanya kebijakan pemangkasan komisaris, harapannya adalah terciptanya keadilan dalam pengawasan di badan-badan perusahaan. Ini merupakan langkah awal yang penting untuk merombak struktur manajerial yang ada, dan lebih fokus pada kinerja dan hasil dari operasional BUMN tersebut.

Pentingnya Efisiensi dalam Pengelolaan BUMN di Indonesia

Efisiensi dalam pengelolaan BUMN sangatlah krusial untuk meningkatkan daya saing di pasar global. Di tengah persaingan yang semakin ketat, perusahaan pelat merah harus bisa beradaptasi dan menanggapi perubahan ekonomi. Langkah rasionalisasi jumlah BUMN menjadi suatu keharusan untuk mencegah pemborosan sumber daya.

Dari total 1.000 perusahaan, Prabowo berpendapat bahwa hanya beberapa ratus yang benar-benar dapat berfungsi secara efektif. Dengan memfokuskan perhatian pada perusahaan yang memiliki potensi tinggi, diharapkan pendapatan dan kontribusi terhadap perekonomian negara dapat meningkat. Dalam hal ini, pemerintah harus aktif melakukan monitoring terhadap kinerja setiap BUMN.

Selanjutnya, peningkatan kualitas manajemen juga menjadi perhatian utama. BUMN seharusnya dikelola oleh individu yang memiliki kompetensi dan pengalaman yang mumpuni, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Pengangkatan ekspatriat sebagai pemimpin di BUMN diharapkan dapat membawa perspektif baru dan praktik terbaik dari manajemen global.

Keberadaan ekspatriat diharapkan dapat memperbaiki hubungan antara tindakan manajerial dan pencapaian tujuan strategis perusahaan. Peningkatan profesionalisme dalam pengelolaan perusahaan BUMN menjadi suatu kebutuhan untuk memastikan bahwa mereka tetap relevan dan berdaya saing.

Dengan pendekatan yang lebih terbuka dan profesional, BUMN tidak hanya dapat mencapai kinerja yang lebih baik, tetapi juga berkontribusi dalam segi sosial dan ekonomi di masyarakat. Oleh karena itu, transformasi di sektor BUMN perlu dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Strategi untuk Mewujudkan BUMN yang Berdaya Saing

Strategi pengembangan BUMN harus mencakup penataan ulang struktur dan kebijakan yang ada. Hal ini bertujuan untuk menciptakan perusahaan yang adaptif dan responsif terhadap perubahan. Pemerintah perlu memberikan dukungan jelas untuk inisiatif yang ada melalui kebijakan pro-bisnis yang membantu BUMN untuk berkembang.

Inovasi dalam lini produk dan jasa juga perlu didorong untuk meningkatkan daya tarik pasar. BUMN harus mampu menciptakan produk yang tidak hanya memenuhi kebutuhan domestik tetapi juga berpotensi untuk diekspor. Kolaborasi dengan sektor swasta dan lembaga penelitian demi penciptaan inovasi baru menjadi strategi yang relevan.

Pengembangan SDM yang berkualitas juga menjadi hal yang tidak kalah penting. Program pendidikan dan pelatihan yang terstruktur dapat membantu meningkatkan keterampilan dan pengetahuan karyawan di sektor BUMN. Dengan SDM yang terampil, produktivitas perusahaan dapat meningkat secara signifikan.

Penerapan teknologi informasi dan digitalisasi di Kementerian serta BUMN dapat meningkatkan efisiensi operasional. Dengan memanfaatkan teknologi, proses bisnis yang ada dapat dipercepat dan disederhanakan. Ini menjadi kunci untuk meraih daya saing di era digital saat ini.

Pada akhirnya, BUMN harus berkomitmen untuk menjunjung tinggi prinsip transparansi dan akuntabilitas. Masyarakat berhak mendapatkan informasi yang jelas tentang kinerja dan penggunaan anggaran perusahaan. Ini akan meningkatkan kepercayaan publik dan investor terhadap perusahaan BUMN.

Tahapan Menuju BUMN yang Mandiri dan Berkelanjutan

Proses menuju BUMN yang mandiri dan mampu menjalankan roda perekonomian pada akhirnya membutuhkan keseriusan dari seluruh pemangku kepentingan. Komitmen untuk melakukan perubahan struktural dan kebijakan harus menjadi prioritas utama di dalam setiap rencana kerja. Tanpa adanya tekad tersebut, upaya rasionalisasi dan efisiensi tidak akan berlangsung efektif.

Pendirian lembaga pengawas independen atas kinerja BUMN juga perlu dipertimbangkan. Dengan adanya pengawasan yang ketat, diharapkan pengelolaan BUMN dapat dilakukan lebih bertanggung jawab. Hal ini bisa menurunkan risiko penyalahgunaan wewenang serta meningkatkan efektivitas dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Selanjutnya, implementasi anggaran secara efektif dan efisien harus terus dipantau. Anggaran yang dialokasikan untuk setiap program dan proyek harus digunakan sesuai dengan rencana dan menjadi transparan bagi seluruh stakeholder. Artinya, semua pihak harus bekerja sama untuk menciptakan ekosistem BUMN yang sehat dan berkelanjutan.

Membangun kepercayaan publik adalah langkah penting dalam menentukan keberhasilan reformasi BUMN. Melalui komunikasi yang terbuka dan dialog yang konstruktif, pemerintah dapat merangkul masukan dari masyarakat terkait dengan pengelolaan BUMN. Dengan pendekatan ini, reformasi yang dilakukan akan lebih mudah diterima dan mendapatkan dukungan.

Secara keseluruhan, semua kebijakan yang diambil harus bertujuan untuk membangun BUMN yang berdaya saing, efisien, dan bertanggung jawab. Ini adalah kunci untuk memastikan bahwa BUMN benar-benar dapat berperan sebagai pilar utama dalam perekonomian nasional. Dengan demikian, setiap langkah yang diambil harus difokuskan pada masa depan yang lebih baik untuk sektor BUMN di Indonesia.