Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid, akan menghadiri Rapat Kerja (Raker) perdana bersama Komisi I DPR pada Selasa (5/11/2024). Dalam rapat tersebut, Meutya Hafid akan berada dalam posisi yang berbeda dibandingkan dengan rapat-rapat sebelumnya. Alih-alih bertanya atau mengajukan pertanyaan, kali ini beliau lebih fokus untuk menjelaskan posisi dan kebijakan pemerintah, khususnya terkait dengan peran Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) dalam berbagai isu yang tengah hangat dibahas.
Sebagai Menteri yang baru menjabat, ini menjadi kesempatan penting bagi Meutya untuk menyampaikan berbagai rencana strategis yang akan dijalankan oleh kementeriannya. Beliau akan menjelaskan langkah-langkah yang diambil untuk meningkatkan infrastruktur komunikasi digital, serta upaya-upaya untuk menghadapi tantangan di dunia digital, termasuk soal kebijakan data dan perlindungan privasi. Rapat ini diharapkan dapat memperkuat komunikasi antara pemerintah dan DPR, serta menciptakan sinergi yang lebih baik dalam merancang kebijakan yang berdampak langsung pada masyarakat.
Apakah Anda penasaran dengan pembahasan lebih lanjut dalam Raker ini? Terus ikuti perkembangan berita terkait Rapat Kerja Komisi I DPR dan peran Kementerian Komunikasi dan Digital!
Meutya Hafid: Dari Ketua Komisi I DPR ke Menkomdigi, Perubahan yang Mencuri Perhatian
Meutya Hafid, yang sebelumnya menjabat sebagai Ketua Komisi I DPR periode 2019-2024, kini mengambil peran baru yang sangat signifikan dalam pemerintahan. Selama masa jabatannya di Komisi I, Meutya telah berperan besar dalam pembuatan kebijakan, yang terbukti dengan berhasilnya ia mengesahkan 13 undang-undang. Keberhasilannya tersebut menunjukkan dedikasinya dalam memperkuat sektor komunikasi dan digital di Indonesia, serta menyelesaikan berbagai isu strategis di bidang pertahanan, luar negeri, dan intelijen.
Kini, di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Meutya diberi amanah untuk memimpin Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Penunjukannya sebagai Menteri Komunikasi dan Digital tidak hanya menunjukkan kepercayaan tinggi kepada Meutya, tetapi juga membawa perubahan penting dalam struktur kementerian tersebut. Salah satu perubahan besar yang terjadi adalah bergantinya nama kementerian dari yang sebelumnya dikenal dengan nama Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menjadi Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).
Perubahan nama ini mencerminkan fokus baru yang lebih tajam pada transformasi digital, dengan harapan dapat mempercepat pembangunan infrastruktur digital, mengoptimalkan kebijakan terkait teknologi, serta mendorong transformasi digital di berbagai sektor kehidupan. Meutya Hafid, yang memiliki pengalaman luas di dunia legislatif, kini memiliki tantangan besar untuk membawa sektor komunikasi dan digital Indonesia menuju era baru yang lebih maju.
Menkomdigi Meutya Hafid Lanjutkan Perang Terhadap Judi Online, Namun Dihadang Oknum Internal
Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid, melanjutkan upaya serius yang telah dimulai oleh Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) sebelumnya, Budi Arie Setiadi, dalam memerangi judi online di Indonesia. Dalam 100 hari pertama kepemimpinannya, Meutya telah menetapkan tiga tugas prioritas yang menjadi fokus kementeriannya: keamanan digital, pemerataan internet yang ramah anak, dan tentunya, memerangi judi online.
“Sesuai pesanan, pesanan tuh keinginan masih banyak yang kita coba tampung selama saya di Komisi I juga sebelumnya, di antaranya itu keamanan digital, yang dititipkan secara serius, dan perang terhadap judi online serta pinjaman online ilegal,” ujar Meutya saat memberikan penjelasan di Kantor Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) pada Senin (21/10) lalu.
Namun, meskipun Meutya Hafid dan pemerintah telah menetapkan langkah tegas untuk memblokir situs judi online, usaha tersebut terkendala oleh adanya oknum pegawai Komdigi yang justru membiarkan situs-situs haram ini beroperasi. Malahan, oknum tersebut dilaporkan memanfaatkan kesempatan ini untuk meraup keuntungan pribadi dari permainan ilegal tersebut.
Polisi mengungkapkan bahwa setiap situs judi yang dibiarkan beroperasi dapat menghasilkan keuntungan sekitar Rp 8,5 juta per situs. Hal ini terungkap dalam penggeledahan yang dilakukan di Kota Bekasi, Jawa Barat, pada Jumat (1/11), di mana oknum tersebut akhirnya ditangkap. Kejadian ini tentu menambah tantangan bagi Meutya Hafid dalam menjaga integritas dan kredibilitas Kementerian Komunikasi dan Digital dalam memberantas praktik ilegal yang merugikan banyak pihak, termasuk masyarakat.
Meutya Hafid pun menegaskan akan terus berupaya untuk memperkuat pengawasan dan penegakan hukum terkait masalah ini, serta memastikan bahwa semua langkah-langkah yang telah diambil dalam memerangi judi online dan pinjol ilegal tidak terhalang oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Ke depannya, Meutya berharap agar masalah ini dapat ditangani dengan lebih serius dan sistematis, demi menciptakan ruang digital yang lebih aman dan bersih bagi masyarakat Indonesia.
Meutya Hafid Tindak Tegas Oknum Pegawai Komdigi yang Terlibat Judi Online
Kasus judi online yang melibatkan oknum pegawai di Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) semakin memanas. Pihak kepolisian telah menangkap total 16 tersangka, dan yang mengejutkan, 11 di antaranya adalah pegawai Komdigi. Menanggapi hal ini, Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, segera mengambil tindakan tegas dengan menonaktifkan pegawai-pegawai yang terlibat, serta mengeluarkan instruksi untuk memastikan seluruh staf di kementeriannya mematuhi pakta integritas, khususnya dalam hal tidak terlibat dalam praktik judi online (judol).
“Sebanyak 11 pegawai Kemkomdigi dinonaktifkan setelah pihak kepolisian melakukan penahanan atas dugaan pelanggaran. Nama-nama lainnya yang mungkin terlibat saat ini masih dalam proses verifikasi dan menunggu koordinasi lanjutan antara Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika (Ditjen Aptika) Kemkomdigi dengan Kepolisian Republik Indonesia,” ujar Meutya di Kantor Kementerian Komunikasi dan Digital, Jakarta, pada Senin (4/11).
Proses verifikasi ini bertujuan untuk memastikan kejelasan identitas dari pegawai yang diamankan, serta untuk mengidentifikasi kemungkinan keterlibatan pegawai lain yang belum terungkap. Meutya juga menegaskan komitmen pemerintah untuk menjaga integritas lembaga, dan bahwa semua pihak yang terlibat dalam kegiatan ilegal akan diusut hingga tuntas. Tindakan ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memberantas praktik judi online dan memastikan kementerian yang dipimpinnya bebas dari oknum yang merusak citra lembaga.
Ke depannya, Meutya berharap kejadian ini tidak hanya menjadi peringatan bagi Komdigi, tetapi juga bagi seluruh instansi pemerintah, untuk selalu menjaga integritas dan tidak terlibat dalam tindakan yang dapat merugikan masyarakat dan negara.
Baca juga artikel kesehatan lainnya.
